Ilustrasi/Foto: dok GojekJakarta –
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan memberlakukan batas-batas usia dan honor bagi pengguna Buy Now Pay Later (BNPL) atau Pakai Paylater, dua atau tiga tahun lagi. Sementara, pada surat edaran OJK kebijakan itu rencananya akan diberlakukan pada 2027.
Surat yang dimaksud merupakan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 ihwal Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 
“Kita akan berlakukan ini nanti di dua atau tiga tahun mendatang. Nah bila ternyata nanti mereka sudah siap katakanlah tahun ini sudah siap ya sanggup saja nanti kita terapkan hukum ini,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ahmad Nasrullah, dalam media briefing secara virtual, Selasa (21/1/2025).
Untuk itu, OJK meminta industri merencanakan diri akan diberlakunnya hukum tersebut. Dalam waktu serempak bila diberlakukan, OJK dan industri juga akan secara terpola melalukan evaluasi Pakai Paylater.
| Baca juga: Pakai Paylater Wajib Minimal Usia 18 Tahun & Gaji Rp 3 Juta, Ini Alasannya |
“Kalau memang dianggap industri cukup ya atau mungkin nanti bila ternyata justru ini dinilai membahayakan bagi industri akan kita penilaian lagi. Kaprikornus yang ada di benak kita kini merupakan ini sinyal terhadap industri, kita akan terapkan ketentuan ini dan kita minta mereka mudah-mudahan siap-siap untuk mengantisipasi implementasi dari ketentuan ini,” terangnya.
Untuk diketahui, OJK sedang merencanakan pengaturan terkait dengan sketsa BNPL bagi Perusahaan Pembiayaan (PP BNPL). Pokok pengaturan ini mencakup, antara lain pembiayaan PP BNPL cuma diberikan terhadap nasabah/debitur dengan usia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan memiliki pendapatan minimal sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan.
Kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria nasabah/debitur dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi nasabah/debitur baru, dan/atau perpanjangan pembiayaan PP BNPL, paling lambat tanggal 1 Januari 2027.
Selanjutnya, Perusahaan Pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL mesti menyodorkan notifikasi terhadap nasabah/debitur tentang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan BNPL, tergolong pencatatan transaksi debitur di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
