Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap kinerja keuangan tahun 2023 Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak sehat usai Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menyebut ada defisit keuangan sebesar Rp 1,5 triliun. Situasi ini mengakibatkan Pemprov mempunyai kendala soal faktor likuiditas alias kesusahan mengeluarkan duit utang.
“Hasil analisis LKPD 2022 dan LRA 2023 Pemprov Sulsel memamerkan kinerja keuangan yang kurang sehat, utamanya pada faktor likuiditas,” ujar Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo dalam keterangannya dilansir dari CNN, Minggu (15/10/2023). 
Yustinus menyampaikan Pemprov mempunyai dua jenis utang pada tahun 2023, utang jangka pendek dan jangka panjang. Namun Pemprov Sulsel disebut cuma kesusahan melunasi utang jangka pendek.
“Untuk 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi keharusan Pemprov Sulsel,” tambahnya.
Sementara terkait utang jangka panjang lanjut Prastowo, Pemprov Sulsel tidak ada masalah. Pasalnya angsuran utang yang dimaksud sudah dianggarkan dalam APBD 2023.
“Masalah yang dialami Pemprov Sulsel yakni likuiditas (kesulitan melunasi utang jangka pendek), bukan solvabilitas (kesulitan melunasi utang jangka panjang) mengingat angsuran pokok utang jangka panjang sudah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan,” ujar Prastowo.
Prastowo meyakini keharusan utang Sulsel masih bisa tertuntaskan dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja. Menurutnya, Sulsel punya akumulasi tinggi dari sisa lebih pembiayaan budget (SILPA) 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data per September 2023, Prastowo menyebut SILPA Pemprov Sulsel sebesar Rp676 miliar. Kondisi ini diprediksi tetap tersadar sampai final tahun menyaksikan tren realisasi pendapatan orisinil tempat (PAD) yang meningkat serta contoh akumulasi SILPA di dua tahun sebelumnya.
“Sebagai penyelesaian atas permasalahan tersebut, Pemprov Sulsel sanggup melakukan: perundingan utang jangka pendek; restrukturisasi utang jangka panjang; optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA; dan/atau refinancing selaku langkah terakhir,” terangnya.
| Baca juga: Kemenkeu Soroti Istilah Sulsel Bangkrut, Yang Tepat Pemprov Susah Bayar Utang |
Sebelumnya, Kemenkeu juga menyinari perumpamaan Pj Gubernur Bahtiar yang menyebut Sulsel dalam kebangkrutan akhir defisit Rp 1,5 triliun. Kemenkeu meluruskan apabila Pemprov Sulsel cuma mempunyai kendala terkait faktor likuiditas saja.
“Tanggapan Kemenkeu yakni penggunaan perumpamaan ‘bangkrut’ sejatinya kurang sempurna untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang pada tahun ini,” ujar Prastowo.
Pj Gubernur Sulsel Sebut Perencanaan Keliru
Sementara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengaku dalam posisi sulit akhir warisan defisit APBD Rp 1,5 T dari Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Namun beliau memastikan akan berusaha menangani dilema itu meski gres saja menggantikan kepemimpinan pemerintahan.
“Sebagai orang Bugis Makassar di saat saya mengambil tanggungjawab saya tidak akan lari dari tanggungjawab maka saya akan ambil upaya penyelamatan,” ujar Bahtiar di saat pidato di rapat paripurna DPRD Sulsel, Rabu (11/10).
| Baca juga: Wabup Torut Soroti Pj Gubernur Sebut Sulsel Bangkrut gegara Defisit Rp 1,5 T |
Bahtiar menerangkan defisit terjadi akhir penyusunan rencana APBD yang keliru selama bertahun-tahun. Perencanaan kesibukan tidak diubahsuaikan dengan takaran budget yang tersedia.
“Berarti penyusunan rencana keliru beberapa tahun kan. Program usang itu penyusunan rencana di langit uangnya tidak ada. Kaprikornus defisit itu artinya tidak cocok apa yang diomongin. Misalnya tulis APBD Rp 10,1 (triliun) yah defisit Rp 1,5 artinya aslinya uangmu cuma Rp 8,5 T kan itu bermakna 1,5 tidak ada duitnya,” ucapnya.
Bahtiar menerangkan defisit terjadi akhir penyusunan rencana APBD yang keliru selama bertahun-tahun. Perencanaan kesibukan tidak diubahsuaikan dengan takaran budget yang tersedia.
“Kenapa tidak ada duitnya? Satu, uangnya orang (daerah) yang kamu (provinsi) klaim jadi duitmu, Rp 850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian ada utang dari tahun kemudian sudah audit BPK, ini mesti diluruskan,” jelasnya.
Video: Kejagung Ungkap Cara Jiwasraya Manipulasi Kerugian
Video: Kejagung Ungkap Cara Jiwasraya Manipulasi Kerugian
sulsel bangkrutsulsel defisitpemprov sulsel bangkrutkemenkeupj gubernur sulselbahtiar baharuddinpemprov sulselmakassarsulsel
