Kementerian Keuangan Republik Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3% untuk tahun 2023. Target ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong keberlanjutan .
Ini Target Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Penetapan target pertumbuhan ekonomi 5,3% bukanlah angka yang ditetapkan sembarangan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mempertimbangkan sejumlah indikator penting. Seperti tren pemulihan konsumsi rumah tangga, investasi yang terus meningkat, serta ekspor yang tetap solid di tengah tantangan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkata menjelaskan bahwa target ini sejalan. Dan harus disusun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023. Pemerintah berharap, dengan dukungan APBN yang sehat, reformasi struktural yang berkelanjutan. Serta situasi pandemi yang terkendali, ekonomi Indonesia dapat terus melaju di jalur positif. 
Kinerja Ekonomi 2022 sebagai Fondasi
Tahun 2022 menjadi tahun pemulihan yang cukup menggembirakan bagi Indonesia. Fondasi kuat inilah yang kemudian menjadi landasan optimisme pemerintah dalam menetapkan target yang sedikit lebih tinggi pada 2023.
Namun, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat menghambat pertumbuhan. Ketegangan geopolitik, terutama konflik Rusia-Ukraina, inflasi global yang tinggi, serta potensi perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama. Seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, menjadi faktor eksternal yang terus dipantau secara ketat.
Artikel lainnya : Perekonomian Dunia di Tahun 2023 Melambat, Indonesia Yakin Bisa Tumbuh Baik?
Begini Strategi Pemerintah untuk Mencapai Target
Untuk mencapai target pertumbuhan 5,3%, Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan sejumlah langkah strategis:
- Memperkuat Konsumsi Domestik
Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB akan terus digenjot melalui bantuan sosial, subsidi energi, serta berbagai program padat karya yang menyerap tenaga kerja. Pemerintah juga mendorong stabilitas harga barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat. - Mendorong Investasi Berkualitas
Perbaikan iklim investasi menjadi fokus utama, termasuk melalui reformasi regulasi. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja, penyederhanaan perizinan, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah juga terus mempromosikan potensi investasi hijau dan transformasi digital. - Transformasi Ekonomi Hijau dan Digital
Pertumbuhan berkelanjutan menjadi komitmen Indonesia. Investasi pada energi terbarukan, pengembangan kendaraan listrik. Dan digitalisasi UMKM menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. - Penguatan UMKM dan Industri Lokal
Pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor industri, terutama industri manufaktur berorientasi ekspor. Bagi UMKM sangat butuh pembiayaan KUR, pelatihan, serta integrasi ke ekosistem digital. - Penguatan APBN sebagai Instrumen Responsif
APBN 2023 dirancang tetap ekspansif namun responsif dan fleksibel terhadap dinamika global. Belanja negara diarahkan untuk program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
Dukungan dari Sektor Ekspor dan Pariwisata
Meskipun harga komoditas mulai stabil, Indonesia tetap mendapatkan manfaat dari ekspor mineral, batubara, CPO, dan produk manufaktur.
Sektor pariwisata juga menunjukkan pemulihan yang signifikan. Pemerintah optimis bahwa dengan pembukaan kembali sektor pariwisata internasional dan promosi destinasi unggulan, sektor ini dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah.
Tantangan dan Antisipasi Pemerintah
Meskipun target pertumbuhan 5,3% tampak realistis, tantangan tetap ada. Inflasi global yang tinggi dapat berdampak pada harga barang impor, dan suku bunga global yang meningkat berpotensi memicu capital outflow. Setelah kerjasama pemerintah pusat, Bank Indonesia, bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat. Ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan arus modal.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan memastikan bahwa belanja efisien dan berdampak langsung ke masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tetap menjadi prioritas utama.
Harapan dan Proyeksi ke Depan
Ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam upaya menjadi negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income country), serta mendekatkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Partisipasi aktif dari dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan bersama. Dengan kerja keras, gotong royong, dan inovasi, target ini bukanlah sekadar angka—melainkan refleksi dari semangat bangkit dan maju bersama sebagai bangsa.
